Reformasi Pengaturan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

JONI, JONI (2023) Reformasi Pengaturan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (188kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (331kB)
	Text PERSETUJUAN TESIS JONI.pdf Download (201kB)
	Text PENGESAHAN TESIS JONI.pdf Download (283kB)
	Text BAB I.pdf Download (638kB)
	Text BAB V.pdf Download (464kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (379kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis reformasi pengaturan kewenangan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis. reformasi pengaturan kewenangan koordinasi pada lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Reformasi pengaturan kewenangan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang dilakukan selama ini belumlah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan banyak ditemui kekurangan-kekurangan untuk melakukan pengelolaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri; 2) Reformasi pengaturan kewenangan koordinasi pada lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa dalam kerangka sistem hukum nasional yaitu perlu disediakan ruang bagi partisipasi publik beserta pengaturannya yang tertuang dengan jelas dalam peraturan-peraturan kepegawaian agar proses pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa ada pengaruh atau campur tangan politik dan kekuasaan. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa Adanya berbagai problematika dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan hendaknya kebijakan ke depannya berkaitan pengelolaan lembaga pemasyarakatan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Idealnya untuk menuju pengelolaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan analisis tingkat proporsionalitas dan profesionalitasan kelembagaan. Hendaknya dalam menyikapi persoalan-persoalan mengenai pengelolaan lembaga pemasyarakatan, maka Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu memainkan peranannya sehingga dalam proses pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat meminimalisir subjektifitas yang masih terjadi sampai saat ini sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik (good governance) termasuk di dalamnya penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Kata Kunci: Reformasi, Pengaturan, Kewenangan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	JONI
Date Deposited:	16 Jun 2023 02:12
Last Modified:	13 Sep 2023 07:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50305

Actions (login required)

View Item