Pembatalan Peraturan Daerah dan Upaya Penataan Regulasi di Provinsi Jambi

Nababan, Febri Maulana Rizki (2023) Pembatalan Peraturan Daerah dan Upaya Penataan Regulasi di Provinsi Jambi. S2 thesis, Hukum Pemerintahan.

	Text a. Thesis Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text b. Cover.pdf Download (111kB)
	Text c. Halaman Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (342kB)
	Text d. Abstrak.pdf Download (168kB)
	Text e. Bab I.pdf Download (351kB)
	Text f. Bab V Kesimpulan.pdf Download (171kB)
	Text g. daftar pustaka.pdf Download (202kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sudah sejauh mana tindak lanjut penataan regulasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Jambi. Dalam berbagai macam kesempatan disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa keadaan hyper regulated atau over regulation yang sering menjerat dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional karena peraturan perundang-undangan yang berbelit dan saling tumpang tindih. Keadaan tersebut menuntut pemerintah untuk segera mampu mengatasi inkonsistensi regulasi dengan cara memangkas regulasi yang bermasalah dan membentuk undang-undang dengan metode omnibus law, yaitu suatu undang-undang yang dapat mengubah sekaligus begitu banyak ketentuan dalam undang-undang lain. Setelah kewenangan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, maka saat ini upaya penataan regulasi hanya dilakukan dengan cara pembentukan peraturan dengan cara omnibus law. Namun pelaksanaan omnibus law pada negara hukum dengan sistem civil law seperti Indonesia mengalami beberapa hambatan, terlebih ketika tugas penataan regulasi tersebut sampai pada pemerintahan daerah. Di Provinsi Jambi terdapat 12 (dua belas) pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten serta kota, dimana semuanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan program strategis untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan penataan regulasi kepada pemerintah pusat dan didukung oleh data dari seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Jambi sebagai sampel untuk diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan dan upaya pemerintah pusat dalam penataan regulasi di daerah di seluruh Provinsi Jambi masih belum optimal. Dengan digugurkannya kewenangan pembatalan peraturan daerah, maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk penataan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah adalah dengan menggunakan metode omnibus. Maka dari itu melalui penelitian ini direkomendasikan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Provinsi Jambi agar segera membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan ketentuan undang-undang diatasnya, agar tercipta harmoni dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah terkecil. Kata kunci: Penataan Regulasi; Pembatalan Peraturan Daerah; dan Metode Omnibus. REGIONAL REGULATIONS ANNULMENT AND REGULATIONS ARRANGEMENT ACTION IN JAMBI PROVINCE ABSTRACT This research intended to find out how far the follow-up of the arrangement of regulations has been carried out by the provincial, district, and city governments in Jambi Province. At various times the central governments notified that hyper-regulated or over-regulation situation which often traps and hinders the pace of domestic economic growth due to convoluted and overlapping laws and regulations. This situation requires the government to act immediately to overcome the inconsistencies of regulations by eliminating problematic regulations and forming laws by using the omnibus law method, a law that can simultaneously replace so many provisions in other laws. After the central government’s authority to annul regional regulations was declared contrary to the Indonesian Constitution by the Constitutional Court, current actions to arrange regulations are only carried out by forming regulations using omnibus law method. However, the implementation of the omnibus law in a civil law system state such as Indonesia is experiencing several problems, especially when the duty of the regulations arrangement is left to the local government. In Jambi Province, there are 12 (twelve) provincial, district, and city-local governments, all of which have to implement strategic programs to accelerate domestic economic development based on the principle of a unitary state. By using the normative juridical research method, this research uses primary legal subtance in the form of laws and regulations that provide regulatory authority to the central government and is supported by data from all provincial, district and city governments in Jambi Province as a sample for research. From the results of the study it was found that the authority and act of the central government in arrangement regional regulations throughout Jambi Province were still not optimal. With the authority to annul regional regulations aborted, the only way that can be made to arrange laws and regulations at the regional level is to use the omnibus law method. Therefore, through this research, it is recommended that provincial, district, and city governments throughout Jambi Province immediately form new regional regulations that are following the provisions of the law above, to create harmony and conformity between laws and regulations from the central level to the regional level and lowest regional level. Keywords: Regulations Arrangement; Regional Regulations Annulment; and Omnibus Method.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Febri Maulana Rizki Nababan
Date Deposited:	16 Jun 2023 01:39
Last Modified:	16 Jun 2023 01:39
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50340

Actions (login required)

View Item