Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sigalingging, Andry Satria Putra (2023) Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text skripsi_andry_full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text cover.pdf Download (192kB)
	Text pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text abstrakdua.pdf Download (286kB)
	Text BAB I.pdf Download (492kB)
	Text BAB IV.pdf Download (290kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (389kB)

Abstract

ABSTRAK Hukum Jaminan, menurut J Satrio adalah “peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrin atau ajaran. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kembali ke hakikat jaminan fidusia yang semestinya yaitu dengan Resolusi Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia, menyatakan Pasal 15 ayat (2) frasa “ kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Perlindungan hukum, jaminan fidusia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Abstract The Guarantee Law, according to J Satrio is "the legal regulations governing the guarantees of a creditor's receivables against a debtorThe purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for executing fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and to find out and analyze the legal protection of creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is in process execution of fiduciary guarantee objects. The type of research used in this research is normative juridical law research which focuses on the study or study of positive law. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The system of norms in question is regarding principles, norms, rules of law, court decisions, doctrines or teachings. The decision of the Constitutional Court is final and binding, so there is no legal remedy to review the decision issued by the Constitutional Court. Therefore, the only way to return to the proper nature of fiduciary guarantees is through the Resolution Amending Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. After the Constitutional Court Ruling No. 18/PUU-XVII/2019 execution of fiduciary guarantees, states Article 15 paragraph (2) the phrase "executive power" and legally binding court decisions remain contrary to the 1945 Constitution. Fiduciary recipient creditors cannot unilaterally execute fiduciary collateral objects, but must submit an application for execution to the District Court Keywords: law protection,fiduciary guarantee, after the decision of the constitutional court

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	law protection, fiduciary guarantee, after decision of the constituional court
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SIGALINGGING
Date Deposited:	07 Jul 2023 03:28
Last Modified:	07 Jul 2023 03:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/51600

Actions (login required)

View Item