PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

wahyudi, ilham (2023) PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb). S1 thesis, Hukum.

	Text PDF SKRIPSI ILHAM WAHYUDI B10018494.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 1 HALAMAN JUDUL.pdf Download (165kB)
	Text 3 PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (188kB)
	Text 4 HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (196kB)
	Text 5 ABSTRACK INDONESIA DAN INGGRIS.pdf Download (303kB)
	Text BAB 1.pdf Download (612kB)
	Text BAB 4.pdf Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (435kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Jmb. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana dalam kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang khas ilmu hukum yang disebut penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan tersebut menurut penulis, Hakim telah mempertimbangkan penjatuhan putusan berdasarkan hal-hal berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Persetubuhan, Anak.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	WAHYUDI
Date Deposited:	11 Jul 2023 04:06
Last Modified:	11 Jul 2023 04:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52140

Actions (login required)

View Item