KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

NAZIFAH, NAZIFAH (2023) KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. S3 thesis, Doktor Ilmu Hukum.

	Text Disertasi Nazifah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Disertasi Nazifah -Cover.pdf Download (174kB)
	Text Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan.pdf Download (439kB)
	Text Disertasi Nazifah-Abstrak.pdf Download (293kB)
	Text Disertasi Nazifah -Bab 1.pdf Download (746kB)
	Text Disertasi Nazifah -Bab 6.pdf Download (180kB)
	Text Disertasi Nazifah -Daftar Pustaka.pdf Download (520kB)

Abstract

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka kesulitan untuk memperoleh kesejahteraan khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu kebijakan afirmatif diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemenuhan haknya mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkritisi dan mengevaluasi pengaturan hak penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia di bidang ketenagakerjaan, fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, dan menformulasikan kebijakan afirmatif yang memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Sebagai penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan perbandingan dan pendekatan politik hukum.Analisis dilakukan dengan cara: menginventarisasi, mensistemasi, menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan memformulasikan peraturan perundang-undangan ke depan untuk memenuhi rasa keadilan dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan telah dijamin sebagai hak konstitusional di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penyandang disabilitas, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia, namun dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tadi masih diperlukan tindakan nyata berupa kebijakan afirmatif berupa kemudahan aksebilitas bagunan gedung dan sistem kuota untuk pemenuhan hak khususnya dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan ke depannya memerlukan bentuk formulasi kebijakan afirmatif baru yang berdasarkan asas keadilan dengan memasukkan pengaturan sistem kuota dan jenis pekerjaan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya, serta pengaturan sanksi kepada pihak pemberi kerja yang tidak memenuhi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan dalan pengaturan kebijakan afirmatif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dengan sistem kuota memerlukan penyempurnaan rumusan pasal dengan menambahkan jenis disabilitas dan derajat kedisabilitasan serta singkronisasi dengan peraturan yang memberikan kemudahan aksebilitas. Kedepannya disarankan agar ada penerapan konsep whole government sebagai bentuk integrasi data sebagai upaya memberdayakan penyandang disabilitas, sehingga perlindungan pemenuhan hak pembinaan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat terpenuhi. Kata kunci: hak, kebijakan afirmatif, ketenagakerjaan, penyandang disabilitas, perlindungan hukum.

Type:	Thesis (S3)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > S3 Ilmu Hukum
Depositing User:	NAZIFAH
Date Deposited:	10 Jul 2023 07:57
Last Modified:	14 Sep 2023 03:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52251

Actions (login required)

View Item