DINATA, JULIAN AFENDRA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PEMBATALAN LELANG PARATE EKSEKUSI OLEH PUTUSAN PENGADILAN. S2 thesis, MAGISTER KENOTARIATAN.
![]() |
Text
1-Julian AD_Pembatalan Lelang Parate Eksekusi Oleh Putusan Pengadilan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
2-Julian AD_Cover.pdf Download (20kB) |
![]() |
Text
4-Julian AD-Abstrak.pdf Download (84kB) |
![]() |
Text
2-Julian AD_Cover.pdf Download (20kB) |
![]() |
Text
3-Julian AD_Halaman Pengesahan dan Persetujuan.pdf Download (194kB) |
![]() |
Text
3-Julian AD_Halaman Pengesahan dan Persetujuan.pdf Download (194kB) |
![]() |
Text
4-Julian AD-Abstrak.pdf Download (84kB) |
![]() |
Text
5-Julian AD_Bab I.pdf Download (390kB) |
![]() |
Text
6-Julian AD_Bab V.pdf Download (92kB) |
![]() |
Text
7-Julian AD_Daftar Pustaka.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
7-Julian AD_Daftar Pustaka.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
7-Julian AD_Daftar Pustaka.pdf Download (152kB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lelang hak tanggungan melalui parate eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat pembatalan lelang parate eksekusi oleh putusan pengadilan. Masalah yang dibahas meliputi bagaimana lelang hak tanggungan melalui parate eksekusi dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pembatalan lelang hak tanggungan melalui parate eksekusi oleh putusan pengadilan. Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa (1) pengaturan parate eksekusi telah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan pada prinsip cepat, mudah dan pasti, sederhana, adil, terbuka untuk umum, pelaksanaan lelang eksekusi harus mengeluarkan risalah lelang, lelang eksekusi untuk mendapatkan harga tertinggi. Hal ini sesuai dengan asas lelang yaitu asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. (2) Bentuk perlindungan hukum dalam parate eksekusi tercermin dalam hasil penjualan lelang objek hak tanggungan serta adanya alternatif mekanisme eksekusi yang lain apabila parate eksekusi dibatalkan oleh putusan pengadilan. Perlindungan hukum tersebut dianggap telah memenuhi tiga unsur perlindungan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kata kunci: hak tanggungan, lelang, kredit, parate eksekusi
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | JULIAN AFENDRA DINATA |
Date Deposited: | 18 Jul 2023 01:27 |
Last Modified: | 18 Jul 2023 01:27 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53639 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |