WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA

TAMTOMO, PANJI (2023) WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) KEMENTERIAN PENDIDIKAN.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) lembar pengesahan panji.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) BAB I.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) BAB V.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA TANAH DI WILAYAH KERJA INDONESIA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text Tesis (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar wilayah Kerja. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan wilayah kerja bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah? 2) Apa akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar wilayah kerja?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dengan cara menginvertarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Bahwa berdasarkan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu peraturan yang sederajat maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama tidak dapat dijalankan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses pengecekan sertifikat secara online dikarenakan masing-masing PPAT hanya dapat mengakses berdasarkan wilayah kerjanya saja, dalam artian masih menggunakan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka dari itu, kekuatan akta yang dibuat oleh PPAT dapat dikatakan batal demi hukum dikarenakan ketidakpastian Peraturan Pemerintah tersebut, dan sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan dari Peraturan Menteri. 2) Saat ini belum ada dampak atau sanksi yang signifikan bagi PPAT dengan belum berlakunya wilayah kerja PPAT Satu Provinsi ini, akan tetapi seharusnya sudah dapat diterapkan, demi menunjang efisiensi kerja Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya. Terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang tadinya otentik akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Rekomendasi kepada: 1) Pemerintah saat membuat suatu peraturan baik itu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kebijakan dan lain-lainnya seharusnya lebih dapat diperhatikan lagi dengan teliti dan seksama sebelum peraturan tersebut telah di sahkan karena banyak sekali contoh-contoh lainnya selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang pada saat peraturan tersebut telah di sahkan tetapi peraturan tersebut tidak efektif dalam prakteknya karena banyak faktor-faktor yang menghambat penerapan peraturan tersebut dalam lingkungan masyarakat. 2) diharapkan Kementerian Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional dapat menanggulangi atau membuat peraturan baru terkait wilayah kerja PPAT. Kata kunci : Wewenang, Wilayah Kerja dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Panji Tamtomo
Date Deposited:	18 Jul 2023 06:34
Last Modified:	18 Jul 2023 06:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53830

Actions (login required)

View Item