PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGAMBIL JENAZAH SECARA PAKSA DARI RUMAH SAKIT PADA MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Padli, Fery (2023) PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGAMBIL JENAZAH SECARA PAKSA DARI RUMAH SAKIT PADA MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text Tesis full 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover.pdf Download (243kB)
	Text Halaman persetujuan, halaman pengesahan.pdf Download (313kB)
	Text Abstrak.pdf Download (127kB)
	Text Bab 1.pdf Download (484kB)
	Text Bab v atau penutup.pdf Download (140kB)
	Text Daftar pustaka.pdf Download (194kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi dan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan hukum terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi bahwa merujuk pada asas-asas hukum yang baik seperti Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta) yang berarti ”tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan”, asas ”Lex Spesialis Derogat Lex Generalis” dan asas hukum Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta) tersebut dapat dikemukakan bahwa ketika terjadi wabah penyakit menular seperti Covid-19 saat ini, maka peraturan yang mesti digunakan adalah UU Wabah Penyakit Menular. Ketentuan ini merupakan aturan yang lebih khusus ketimbang UU Karantina Kesehatan. Maka kepolisian seharusnya merujuk pada UU Wabah Penyakit Menular ketika menyidik tindakan pengambilan paksa jenazah Covid-19, tepatnya pada Pasal 14. Bukan dengan merujuk pada Pasal 93 UU Karantina Kesehatan. Jika hal itu dipaksakan, maka terbuka peluang adanya eror in juris atau kesesatan penerapan hukumnya; 2). konstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan hukum terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia bahwa dalam pengambilan jenazah pasien Covid-19 melibatkan lebih dari satu pelaku, penegak hukum harus memperhatikan ajaran penyertaan dalam melakukan penyidikan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Kata Kunci: Pengaturan, Sanksi Pidana, Pengambil Jenazah Secara Paksa

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	PADLI
Date Deposited:	21 Jul 2023 01:30
Last Modified:	21 Jul 2023 01:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54270

Actions (login required)

View Item