PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Wulandari, Rizki Utami (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Skripsi full teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB) | Request a copy
	Text Cover.pdf Download (269kB)
	Text Halaman persetujuan dan halaman pengesah.pdf Download (994kB)
	Text Abstrak.pdf Download (156kB)
	Text Bab I.pdf Download (703kB)
	Text Bab IV Kesimpulan.pdf Download (340kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (496kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan. perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan, 2) bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif perundang-undangan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian di simpulkan : 1) pengaturan mengenai tindak pidana pedofilia telah dirumuskan didalam KUHP, RUUKUHP, Undang-undang TPKS, serta untuk pemberian sanksi yang lebih tegas secara khusus telah diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2) perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia telah diatur mengenai hak-hak bagi korban didalam Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Serta Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. akan tetapi, rumusan mengenai hak-hak terhadap korban masih memiliki kelamahan, salah satunya adalah dalam ketentuan pemberian restitusi atau ganti rugi yang kurang tegas yang mana lemahnya rumusan mengenai kewajiban restitusi ini dapat menyebabkan pelaku lebih memilih pidana penjara dibandingkan membayarkan Restitusi kepada korban sehingga korban akan dirugikan karena tidak mendapatkan hak ganti ruginya yang dapat digunakan sebagai biaya pemulihan serta pengobatan fisik atau mental korban. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, Pedofilia.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Wulandari
Date Deposited:	21 Jul 2023 03:47
Last Modified:	21 Jul 2023 03:47
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54271

Actions (login required)

View Item