Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris

Wendra, Cen (2023) Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. S2 thesis, Kenotariatan.

[img] Text
1. Full Tesis Cen Wendra.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
2. Cover.pdf

Download (163kB)
[img] Text
3. Halaman Persetujuan.pdf

Download (171kB)
[img] Text
4. Abstrak.pdf

Download (10kB)
[img] Text
5. BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
6. BAB V.pdf

Download (167kB)
[img] Text
7. Daftar Pustaka.pdf

Download (627kB)

Abstract

Notaris adalah sebuah jabatan yang dibentuk untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik , Jabatan Notaris dibentuk oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Notaris dalam berpraktek atau menjalani tugasnya dalam membuat akta otentik adalah juga harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melakukan tugas sebagai Notaris dalam membuat akta otentik , Notaris selalu diawasi dan harus selalu tunduk dengan UUJN yang sanksinya tercantum pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 19 ayat (4) , Pasal 32 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) , dan Pasal 65 A. Sanksi-Sanksi pada Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian Sementara dan yang terakhir Sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat. Apakah sanksi peringatan lisan ini bisa dijalankan , hamya dengan memberikan teguran secara lisan saja. Aagar bagaimana peringatan tertulis ini juga bisa memberikan kepastian hukum, serta tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan dengan baik , tepat dan terukur. Permasalahan yang muncul adalah sanksi-sanksi tersebut adalah tidak mempunyai kepastian Hukum atau alias sulit untuk diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan inilah yang akan dibahas dan dalam Tesis ini. Penulis memandang beberapa sanksi-sanksi Jabatan Notaris ini dari perspektif kepastian Hukum, dan ingin mencari solusinya agar Jabatan Notaris ini bisa lebih tinggi harkat dan martabatnya diantara Profesi yang lainnya.

Type: Thesis (S2)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User: WENDRA
Date Deposited: 21 Jul 2023 03:17
Last Modified: 14 Sep 2023 02:53
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54279

Actions (login required)

View Item View Item