TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

T. Yahya, Rania Monca (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text Skripsi.pdf Download (1MB)
	Text Cover.pdf Download (175kB)
	Text Lembar Persetujuan dan Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (147kB)
	Text BAB I.pdf Download (607kB)
	Text BAB Kesimpulan.pdf Download (150kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (452kB)

Abstract

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), negara telah mengatur bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan yang dianut. Hal ini adalah sejalan dengan dasar negara serta konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hukum perkawinan beda agama di Indonesia harus dikembalikan kepada ajaran dari agama masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama dan untuk mengetahui tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama serta ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga multi interpretasi meyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, dengan penafsiran historis dapat disimpulkan bahwa norma agama merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam perumusan UU Perkawinan. Oleh karena itu, mengesampingkan norma agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia merupakan tindakan menyalahi mens legis UU Perkawinan, yang mana ini dapat dinyatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penyelundupan Hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	T.Yahya
Date Deposited:	24 Nov 2023 07:37
Last Modified:	24 Nov 2023 07:37
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58056

Actions (login required)

View Item