ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PELAKU PASAL 15 TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN NO.381/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM DAN PUTUSAN NO.588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)

JAMIL, IRTA BELLA NUR (2023) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PELAKU PASAL 15 TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN NO.381/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM DAN PUTUSAN NO.588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM). S1 thesis, HUKUM PIDANA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (66kB)
	Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (296kB)
	Text BAB 2 TINJAUAN UMUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text BAB 3 ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text BAB 4 KESIMPULAN SARAN.pdf Download (110kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (68kB)
	Text DAKPUS.pdf Download (197kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (135kB)
	Text Pernyataan IRTA BELLA B1001960.pdf Download (1MB)
	Text pengesahan Irta Bella B10019160.pdf Download (2MB)
	Text persetujuan Irta Bella B10019160.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme terhadap pelaku pada Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2020/ Pn. Jkt.Tim. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap kasus nomor 831/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim berdasarkan pertimbangan yuridis tidak sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang sehingga bertentangan dengan asas “Lex Posterior Derogat Legi Priori” dan pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, tidak mempengaruhi hasil putusan tersebut. Sebagai saran atas kesimpulan tersebut diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perundang-undangan karena dengan adanya dinamika hukum atas dibentuknya suatu peraturan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan yang baru diundangkan tersebut. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Terorisme

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	JAMIL
Date Deposited:	12 Dec 2023 07:00
Last Modified:	05 Jul 2024 04:23
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58685

Actions (login required)

View Item