RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

IRAWAN, RIZKI (2024) RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. S1 thesis, HUKUM PIDANA.

[img] Text
SKRIPSI RIZKI IRAWAN.pdf

Download (933kB)
[img] Text
COVER .pdf

Download (22kB)
[img] Text
PERSETUJUAN PENGESAHAN.pdf

Download (630kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (189kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (622kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (190kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf

Download (530kB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana Korupsi melalui restorative justice pada saat ini serta Kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak korupsi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice pada saat ini? 2)Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini dengan adanya perkembangan zaman muncul sebuah alternative dalam menyelesaikan perkara yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, yakni dengan adanya konsep restorative justice (keadilan restoratif) namun, ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP karena hanya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana. 2) Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan restoratice justice pada tindak pidana korupsi perlu dirumuskan yaitu dengan mengakomodasi proses penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), memperkuat integrasi sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan keadilan restoratif,

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Irawan
Date Deposited: 10 Jan 2024 07:17
Last Modified: 10 Jan 2024 07:17
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/59874

Actions (login required)

View Item View Item