PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PRESPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA

CANDRA, RIFKY (2023) PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PRESPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Abstrak-1.pdf Download (680kB)
	Text BAB I.pdf Download (347kB)
	Text BAB V.pdf Download (47kB)
	Text Cover.pdf Download (229kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text Tesis Rifky Prima Candra.pdf Download (1MB)
	Text Pengesahan.pdf Download (365kB)

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan smart service dan menganalisis pelayanan tersebut apakah terintegrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah pelayanan dan peraturan mengenai perizinan berusaha didasarkan pada sistem Smart Service di Indonesia.Dalam pelayanan publik bidang perizinan berusaha dalam perspektif smart service di indonesia. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan maksimal dalam pengurusan izin berusaha dengan menciptakan suatu sistem yang bernama Online Single Submission (OSS). Dalam pengimplementasi OSS informasi dan teknologi tersebut langsung diawasi oleh lembaga Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan izin secara OSS yang Terintegrasi dan secara daring sehingga pelaku usaha dapat melakukan pengurusan berusaha hanya secara daring dan online saja. Pemerintah melakukan pengembangan sistem OSS dari OSS 1.0 menjadi OSS berbasis resiko/RBA, hal tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berintegrasi berisiko. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan keefisiensi dalam melakukan kegiatan pengawasan berusaha yang lebih transparan dan terstruktur. Pada dasarnya aktualisasi dari pendekatan berbasis risiko didasarkan pada bidang negara yang menjalankannya. Dengan kata lain tidak ada metode yang baku mengenai pengaturan pendekatan yang berbasis risiko tersebut. Dimana pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko tertentu dari suatu kegiatan menjadi kegiatan dengan resiko tinggi sebagai sebuah prioritas oleh negara. Proses penilaian terhadap OSS berbasis resiko (OSS-RBA) dapat digolongkan menjadi tiga komponen resiko yakni rendah, menengah, dan tinggi. Komponen tersebut dapat digolongkan berdasarkan pada modal usaha. Resiko tingkat menengah rendah, pemohon izin hanya wajib memenuhi persyaratan standar sedangkan untuk resiko tingkat menengah dan tinggi perlu adanya lampiran tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas perlindungan lingkungan. Pada dasarnya kegiatan berbasis resiko rendah,menengah, dan tinggi memiliki perbedaan. Dimana sertifikat standar bagi kegiatan berusaha resiko tingkat menengah rendah ditetapakan oleh pemerintah daerah yang berwenang sedangkan sertifikat standar tingkat menengah tinggi diterbitkan oleh pemerintah pusat dan dapat diverifikasi melalui pemerintah daerah. Dengan terbitnya sertifikat OSS suatu usaha pemerintah akan melakukan pengawasan secara rutin dan insidental, dimana pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pembina dan pengawas

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	PUBLIC SERVICE, BUSINESS LICENSING, SMART SERVICE
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Candra
Date Deposited:	15 Jan 2024 05:01
Last Modified:	15 Jan 2024 05:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60368

Actions (login required)

View Item