KEWENANGAN DADRAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Putra, M. Sadrark (2024) KEWENANGAN DADRAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Bab 1.pdf Download (451kB)
	Text Bab 5.pdf Download (93kB)
	Text Cover Sadrakh.pdf Download (300kB)
	Text Daftar Pustaka (2).pdf Download (183kB)
	Text Full tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lembar Pengesahan .pdf Download (282kB)
	Text Abstrak, Tesis.pdf Download (190kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah didalam Mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2) Untuk mengetahui Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah keluarnya izin berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti, sistematika membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, intepretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin berusaha bidang Lingkungan Hidup terjadi Pergeseran Asas Desentralisasi ke Asas Sentralisasi: Kewenangan Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut atau dikembalikan ke UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 1 angka (5) UU Pemda, Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (8) UU Pemerintah Daerah Desentralisasi; 2) Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah adanya izin berusaha antara lain: Penilai Amdal, Tim Penilai, Yang terlibat dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Syarat Izin Lingkungan, Izin Lingkungan, Pengawasan (adanya Perubahan dari UU 32 2009 dalam UU 6 2023). Sanksi terhadap pejabat pengawas Lingkungan hidup maka kemudian dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil negara. Didalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur didalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara.

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum Kesejahteraan, Kewenangan dan Perizinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	M. SADRAKH PUTRA
Date Deposited:	19 Jan 2024 03:56
Last Modified:	19 Jan 2024 03:56
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60958

Actions (login required)

View Item