PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

Hidayatulloh, Rahmad (2024) PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL TEXT ACC.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text COVER.pdf Download (285kB)
	Text Lembar Persetujuan dan Lembar Pengesahan.pdf Download (726kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (34kB)
	Text BAB I.pdf Download (299kB)
	Text BAB IV.pdf Download (50kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)

Abstract

Salah satu cara untuk memulihkan keuangan negara yang telah hilang adalah dengan menerapkan hukuman tambahan beruang penggantia pembayaran uang pengganti. Namun, proses pembayaran uang pengganti ini seringkali membutuhkan waktu lebih dari satu bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruang penggantisi. Pasal tersebut memungkinkan Jaksa untuk menyita aset dari terpidana, namun, implementasinya di Kejaksaan Negeri Jambi terkadang tidak efektif sesuai dengan realitas lapangan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini meruang penggantiakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jambi sebagai sumber data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode wawancara dan rujukan literatur. Proses pembayaran uang pengganti dimulai dengan penerimaan berbagai dokumen, seperti Surat Pernyataan (D-2), Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran uang pengganti (D-3), dan Instruksi Penyerahan uang pengganti (D-4) atas nama terpidana terkait. Lalu, Jaksa bagian pidana khusus menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana kepada kepala bagian tindakan pembinaan kejaksaan setempat melalui bendahara khusus. Setelah menerima dana pengganti, dalam waktu 1x24 jam, bendahara khusus tersebut diharuskan menyetorkan dana pengganti dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebelumnya, terpidana telah diberikan surat penagihan (D-1). Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi. Beberapa kesulitan melibatkan pelacakan aset milik terpidana dan kondisi di mana terpidana tidak memiliki uang atau harta benda. Kata Kunci : Pembayaran, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pembayaran, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hidayatulloh
Date Deposited:	16 Feb 2024 01:45
Last Modified:	16 Feb 2024 01:45
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61321

Actions (login required)

View Item