Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Juliani, Lauri (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text PERSETUJAN - PENGESAHAN Lauri .pdf Download (168kB)
	Text ABSTRAK Lauri .pdf Download (189kB)
	Text BAB 1 Lauri .pdf Download (516kB)
	Text BAB 4 Lauri .pdf Download (202kB)
	Text COVER Lauri .pdf Download (119kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Lauri .pdf Download (546kB)
	Text FULL SKRIPSI LAURI JULIANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 ? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan permanen untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pilkada sehingga keputusan ini memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada. Dengan demikian, Badan Peradilan Khusus secara tegas dilarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pilkada. Adapun rekomendasi penulis adalah pembentuk undang-undang hendaknya dapat merumuskan ius constituendum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan mempertimbangkan banyak nya beban kerja Mahkamah Konstitusi sehingga dapat berimplikasi pada efektifitas dan efisisensi putusan yang dihasilkan.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Juliani
Date Deposited:	08 Mar 2024 02:02
Last Modified:	08 Mar 2024 02:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61777

Actions (login required)

View Item