Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011

Pratama, Ilham Daffa (2024) Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text Skripsi_B10020157_Ilham Daffa Pratama.pdf Download (2MB)
	Text Cover_B10020157_Skiprsi Ilham Daffa P.pdf Download (118kB)
	Text Halaman Persetujuan,Pengesahan_B10020157_Ilham Daffa Pratama.pdf Download (297kB)
	Text Abstrak_B10020157_Ilham Daffa P.pdf Download (418kB)
	Text BAB I_B10020157_Skripsi Ilham Daffa P.pdf Download (313kB)
	Text BAB IV_B10020157_Skripsi Ilham Daffa P.pdf Download (164kB)
	Text Daftar Pustaka_B10020157_Skripsi Ilham Daffa P.pdf Download (241kB)

Abstract

Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih belum optimal, terutama terlihat dari belum meratanya penegakan hukum dalam bentuk peraturan daerah tentang Bantuan Hukum di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dalam akses penyelenggaraan Bantuan Hukum masih terbatas masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Meskipun UU Bantuan Hukum menjamin akses keadilan bagi semua dan kesetaraan di hadapan hukum, dalam penerapannya masih menghadapi tantangan dalam penegakan sistem hukum seperti pada teori Lawrence M.Friedman yaitu; Subtansi hukum, Struktur Hukum ,dan Budaya Hukum yaitu Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 19 ayat (1) menimbulkan keraguan bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya Peraturan Daerah di tingkat provinsi juga menjadi hambatan, begitu pula dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum, terutama kelompok rentan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan UU Bantuan Hukum guna mewujudkan akses keadilan yang lebih luas dan inklusif. Menggunakan Metode pendekatan penelitian yuridis normatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah melalui studi pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana Penyaluran Bantuan Hukum Oleh pemerintah provinsi Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 serta juga apa saja faktor yang mempengaruhi mempengaruhi penyaluran Bantuan Hukum pada tingkat Pemerintah Provinsi. Kata Kunci : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Daerah, dan Pemerintah Provinsi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Pratama
Date Deposited:	06 Jun 2024 04:17
Last Modified:	06 Jun 2024 04:17
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64604

Actions (login required)

View Item