IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DI KABUPATEN BATANG AHARI

Nanang, Dimas (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DI KABUPATEN BATANG AHARI. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRACT.pdf Download (525kB)
	Text BAB I.pdf Download (650kB)
	Text BAB IV.pdf Download (122kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (449kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (3MB)
	Text DIMAS NANANG KHOIRUL HUDWA, H1B120048.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik pada suatu daerah seharusnya terlaksana dengan baik. DPRD dapat melakukan upaya untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut karena memiliki fungsi membuat peraturan, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Upaya DPRD Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan representasi perempuan di bidang politik terlihat dari adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan serta penganggaran yang telah disetujui DPRD untuk pemberdayaan perempuan. Namun, pengawasan dalam perda tersebut, khususnya di bidang politik, masih lemah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi reduksi data, analisis data menggunakan pengcodingan Nvivo, serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender menurut Mansour Fakih dan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle: interest affected and type of benefit, program implementors, power, interests and strategies of actors involved, institution and regime characteristics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari belum cukup optimal. Hal ini ditandai dengan dua kali pemberdayaan di bidang politik yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB, tetapi masih hanya pada anggota perempuan partai politik. Lemahnya koordinasi antara Dinas P3AP2KB dan Kesbangpol terlihat dari fungsi koordinasi belum berjalan baik dalam bidang ini yang menitik beratkan kebutuhan akan SK bupati. Optimalisasi fungsi masing-masing lembaga diperlukan agar implementasi pemberdayaan ini dapat terlaksana dengan baik. Katakunci: Implementasi, Pemberdayaan Perempuan, Upaya

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Katakunci: Implementasi, Pemberdayaan Perempuan, Upaya
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	HUDHA
Date Deposited:	28 Jun 2024 02:12
Last Modified:	28 Jun 2024 02:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65830

Actions (login required)

View Item