PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

RACHMADIKA, ANISA DWI (2024) PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (18kB)
	Text cover.pdf Download (38kB)
	Text TESIS BAB I_compressed.pdf Download (208kB)
	Text TESIS BAB V_compressed.pdf Download (36kB)
	Text TESIS ANISA DWI RACHMADIKA_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (806kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN 2.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (664kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah, 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 2. Untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah apakah sudah proporsional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (rechstregelen) dan asas-asas hukum (rechtstbeginselen) atau penelitian pengkajian ilmu hukum normatif. Teori yang yang dipakai adalah teori otonomi daerah, teori kesejahteraan dan teori keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undanagan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approah). Hasil penelitian bahwa, pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang merupakan dasar konstitusional dalam penyelengaraan Pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pusat dan daerah serta Peraturan Menteri Kenagan Nomor 6 Tahun 2012 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara Proporsioanal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dalan praktenya pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah belum proporsional dalam upaya pembagian keuangan kepada daerah yang adil, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci : Pengaturan, Perimbangan Keuangan, Pemerintah Pusat dan Daerah.

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Pengaturan, Perimbangan Keuangan, Pemerintah Pusat dan Daerah
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Anisa Dwi Rachmadika
Date Deposited:	04 Jul 2024 06:40
Last Modified:	04 Jul 2024 06:41
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66364

Actions (login required)

View Item