KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN NOMOR: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Ahadi, Wildan (2024) KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN NOMOR: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text BAB I.pdf Download (475kB)
	Text BAB IV.pdf Download (14kB)
	Text COVER.pdf Download (30kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (135kB)
	Text Skripsi FULL WILDAN AHADI (B10017250).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Saksi Mahkota Sebagai Alat Pembuktian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Pengaturan Saksi Mahkota Sebagai Alat Pembuktian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Bagaimana Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP, namun dalam perkembangannya, pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990. Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, saksi mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana serta pada Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Justice Collaborator. Kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang mengadili perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ferdy Sambo kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan merupakan saksi kunci yang dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas, karena minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. This research aims to determine and analyze the position of crown witnesses as a means of proving criminal acts in the criminal justice system in Indonesia and to determine and analyze the position of crown witnesses in proving the crime of premeditated murder in decision number: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt .Cell. The issues that will be discussed in this thesis are: How the Crown Witness is Arranged as a Tool for Proving Crimes in the Criminal Justice System in Indonesia and What is the Position of the Crown Witness in Proving the Crime of Premeditated Murder in Decision Number: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt .Cell. The type of research for this thesis is Normative Juridical, which focuses on the explanation or explanation of legal principles. The results of the research show that regulations regarding crown witnesses cannot be found in the Criminal Procedure Code, however, in its development, the understanding of crown witnesses as evidence in criminal cases is regulated in Supreme Court Jurisprudence No. 1986K/Pid/1989 Dated March 21 1990. Apart from the Supreme Court Decision, the use of crown witnesses is also known in the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. B-69/E/02/1997 concerning the Law of Evidence in Criminal Cases as well as Article 10A of Law no. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) of the Republic of Indonesia No. 4 of 2011 concerning Justice Collaborators. The position of the crown witness in criminal case Number 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, which tried the case of premeditated murder on behalf of the defendant Ferdy Sambo, his testimony has the power of proof as witness evidence and is a key witness who can produce the proven facts. becomes clearer, due to the lack of evidence from witnesses who saw, experienced and heard for themselves.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Saksi Mahkota, Pembuktian
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AHADI
Date Deposited:	08 Jul 2024 07:03
Last Modified:	08 Jul 2024 07:03
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66750

Actions (login required)

View Item