KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

ANDINI, RISKA (2024) KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. S1 thesis, Hukum Pidana.

[img] Text
Riska Andini B10020005 Skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (774kB)
[img] Text
Riska Andini B10020005 Cover.pdf

Download (115kB)
[img] Text
Riska Andini B10020005 Skripsi-2-3.pdf

Download (163kB)
[img] Text
Riska Andini B10020005 Skripsi abstrak.pdf

Download (47kB)
[img] Text
Riska Andini B10020005 Skripsi BAB 1.pdf

Download (399kB)
[img] Text
Riska Andini B10020005 BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (48kB)
[img] Text
Daftar Pustaka (2).pdf

Download (169kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengkaji kewenangan kepolisian dalam menggunakan tindakan tembak di tempat sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana begal, 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh anggota Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian untuk menggunakan tindakan tembak di tempat dalam situasi tertentu telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2 serta Pasal 18 ayat 1. Namun, implementasi kewenangan ini memerlukan pertimbangan yang cermat agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan preventif ini, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, pelatihan yang memadai, dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks penanggulangan begal, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang terlibat dalam penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh kepolisian. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu penyusunan kebijakan dan panduan operasional yang lebih baik dalam memerangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini mempertimbangkan aspek-aspek hukum, etika, dan implikasi sosial dari penggunaan kewenangan ini. Saran dari penelitian ini 1) Setiap anggota Polri harus memahami aturan teknis pelaksanaan kewenangan agar tidak melanggar hukum, 2) Kewenangan diskresi harus sesuai pada situasi tertentu seperti wilayah yang rawan dengan konflik. Kata Kunci: kewenangan, tembak di tempat, kepolisian

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Andini
Date Deposited: 11 Jul 2024 02:19
Last Modified: 11 Jul 2024 02:19
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67194

Actions (login required)

View Item View Item