PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Kgs., M. Ali and Lasmadi, Sahuri and Sudarti, Elly (2024) PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (367kB)
	Text LEMBAAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (443kB)
	Text ABSTRAKK.pdf Download (428kB)
	Text BAB I.pdf Download (740kB)
	Text BAB V.pdf Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (0B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden menurut perundang-undangan di Indonesia saat ini; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bahwa ketentuan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP telah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUUIV/2006. Kemudian pada perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia terdapat wacana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan dikembalikannya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang di dalamnya memuat beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang menurut penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal ini penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan pasal yang sama atau serupa pemaknaanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan lainnya untuk tidak mencantumkan pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus betul-betul meninggalkan ruhiyah substansi yang di dalamnya masih terkandung warisan kolonial Belanda sebagai bentuk dari upaya Pembaharuan KUHP Nasional. Kata Kunci: Pengaturan, Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	KGS. M. ALI
Date Deposited:	11 Jul 2024 04:32
Last Modified:	11 Jul 2024 04:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67277

Actions (login required)

View Item