Sianturi, Pretty (2024) Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa terhadap Stateless Person (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). S1 thesis, UNIVERSITAS UNJA.
![]() |
Text
FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (803kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (19kB) |
![]() |
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (801kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (111kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (414kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (110kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (337kB) |
Abstract
ABSTRAK Pengusiran atau pemindahan paksa terhadap Etnis Rohingya merupakan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori crimes against humanity hal ini terlihat dengan diundangkannya Burma Citizenship Law. Kebijakan ini menciptakan struktur hukum yang diskriminatif dan tidak adil yang menjadi akar terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak Etnis Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kewenangan masing-masing peradilan internasional International Court of Justice (Mahkamah Internasional) dan kewenangan International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional) dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan, khususnya pada kasus stateless person Etnis Rohingya di Myanmar. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konvensi-konvensi yang memberikan pengaturan terkait stateless person secara khusus pada studi kasus penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statues approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum dengan analisis kualitatif, yang memaparkan data yang diperoleh dalam kalimat-kalimat yang tersusun, terarah, logis dan mudah untuk dipahami. Berdasarkan penelitian ini, belum terdapat suatu penanganan yang efektif terhadap kasus ini yang mana hak-hak atas Etnis Rohingya ini belum terpenuhi yang menyebabkan Etnis Rohingya masih menjadi kelompok stateless. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang efektif oleh lembaga peradilan internasional yakni dengan memanfaatkan penerapan masing-masing kewenangan International Court of Justice dan kewenangan International Criminal Court) sebagai lembaga peradilan internasional sehingga dapat memberikan hak-hak atas Etnis Rohingya yang telah lama terabaikan. Serta sebagai stateless person, pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap etnis ini dapat diidentifikasi dengan adanya konvensi-konvensi internasional yang mengaturnya. Kata Kunci: Mahkamah Internasional (ICJ); Mahkamah Pidana Internasional (ICC); Stateless Person; Rohingya ABSTRACT The expulsion or forced displacement of the Rohingya is a violation that falls into the category of crimes against humanity as seen with the enactment of the Burma Citizenship Law. This policy creates a discriminatory and unfair legal structure that is the root of violations of the rights of ethnic Rohingya. This research aims to provide an analysis of the respective authorities of the International Court of Justice and the International Criminal Court in handling cases of crimes against humanity, especially in the case of stateless persons of Rohingya ethnicity in Myanmar. This study also aims to identify conventions that provide regulations related to stateless persons specifically in this research case study. This research also uses juridical-normative research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. This research uses legal materials with qualitative analysis, which describes the data obtained in sentences that are arranged, directed, logical and easy to understand. Based on this research, there has not been an effective handling of this case where the rights of the Rohingya Ethnic have not been fulfilled which causes the Rohingya Ethnic to remain a stateless group. Therefore, an effective handling is needed by international judicial institutions, namely by utilizing the application of each authority of the International Court of Justice and the authority of the International Criminal Court) as an international judicial institution so as to provide the rights of the Rohingya Ethnic who have long been neglected. And as a stateless person, arrangements that provide protection for this ethnicity can be identified by the existence of international conventions that regulate it. Keywords: International Court of Justice (ICJ); International Criminal Court (ICC); Stateless Person; Rohingya.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Stateless Person, Rohingya |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | SIANTURI |
Date Deposited: | 16 Jul 2024 02:34 |
Last Modified: | 16 Jul 2024 02:35 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67880 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |