IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

tri mustika sari, devi (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Download (580kB)
	Text BAB VI.pdf Download (10kB)
	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (25kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama muara bungo, (2) untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim pengadilan agama muara bungo ketika mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan semenjak diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengevaluasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terutama terkait dengan implementasi terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama muara bungo. Penentuan subjek populasi dengan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan datanya digunakan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pengadilan agama muara bungo telah melaksanakan aturan tersebut yaitu pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana batas usia yang diperbolehkan menikah bagi laki-laki maupun perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang mana aturan ini telah diberlakukan sehingga permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama muara bungo mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak semua permohonan yang di ajukan itu dikabulkan oleh hakim ada juga bebarapa permohonan yang di tolak, putusan hakim tersebut berpedoman pada PERMA nomor 5 tahun 2019 serta atas dasar faktor-faktor pertimbangan hakim dan alasan-alasan pemohon yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama ABSTRACT This research aims to (1) find out and understand how the implementation of law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage regarding marriage dispensations in the Muara Bungo religious court, (2) to analyze the factors considered by judges Muara Bungo Religious Court granted the request for marriage dispensation since the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The method used in this research is an empirical juridical legal research method to evaluate law number 16 of 2019 which revises law number 1 of 1974 concerning marriage, especially related to the implementation of marriage dispensations in the Muara Bungo religious court. Determining the subject population using purposive sampling technique and in collecting data using interview, observation and documentation techniques. The Muara Bungo Religious Court has implemented this rule, namely article 7 of law number 16 of 2019 concerning marriage, which states that the age limit permitted for marriage for both men and women is 19 (nineteen) years, where this rule has been implemented so that the petition Marriage dispensations at the Muara Bungo religious court experienced a fairly high spike. This causes many underage marriages to occur. Not all requests for marriage dispensation were granted by the judge, there were also several requests that were rejected, the judge's decision was guided by PERMA number 5 of 2019 and based on factors considered by the judge and the applicant's reasons whether they could be accepted or not acceptable. Keywords: Marriage Dispensation, Implementation, Law Number 16 of 2019, Religious Court

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Dispensasi Nikah, Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Devi Devi Tri Mustika Sari
Date Deposited:	16 Jul 2024 02:32
Last Modified:	16 Jul 2024 02:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67941

Actions (login required)

View Item