Yawan, Jokri (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DALAM MELESTARIKAN AKSARA INCUNG MELALUI SENI BATIK. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
COVER Jokri yawan H1A119040.pdf Download (83kB) |
![]() |
Text
Lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (944kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK Jokri yawan H1A119040.pdf Download (60kB) |
![]() |
Text
BAB 1 Jokri yawan H1A119040.pdf Download (287kB) |
![]() |
Text
BAB 2 Jokri yawan H1A119040.pdf Download (408kB) |
![]() |
Text
BAB 3 Jokri yawan H1A119040.pdf Download (200kB) |
![]() |
Text
BAB 4 Jokri Yawan HA119040.pdf Download (61kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA Jokri Yawan H1A119040.pdf Download (129kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI JOKRI full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Kebijakan merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang menuai pro kontra dari masyarakat. Selain itu kebijakan memiliki peranan penting dalam pemberdayaan, peningkatan dan akselerasi terhadap potensi suatu daerah. Salah satunya Aksara Incung Kerinci merupakan salah satu bentuk warisan daerah pada bidang budaya bagi suku Kerinci dalam bentuk tulisan. Dahulunya naskah kuno ini digunakan oleh suku Kerinci sebagai wahana untuk menulis sastra, hukum adat, dan mantera-mantera biasanya ditulis pada kulit kayu, tanduk kerbau, daun lontar serta bambu. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2019-2024, dimana salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan daya saing produk unggulan. Namun sayangnya aksara incung saat ini nyaris punah dikarenakan sedikit sekali masyarakat pribumi yang masih bisa membaca dan memahaminya. Maka Pemerintah perlu melakukan Berbagai upaya dalam pengembangan Aksara Incung ini dengan cara menyusun peraturan daerah sebagai fundamen besar pelaksanaan dan pelestarian batik incung. Pemerintah mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan seni membuat batik, melindungi hak kekayaan intelektual terkait dengan batik, mempromosikan batik secara nasional dan internasional, mendukung pengembangan desain inovatif, memberikan bantuan dan menyediakan anggaran serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam melestarikan batik.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | YAWAN |
Date Deposited: | 17 Jul 2024 08:16 |
Last Modified: | 17 Jul 2024 08:16 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68525 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |