Kajian Yuridis Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Ariezkyandy, Iqbal (2024) Kajian Yuridis Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (52kB)
	Text BAB I.pdf Download (255kB)
	Text BAB IV.pdf Download (37kB)
	Text COVER.pdf Download (57kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (896kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis tentang urgensinya dikeluarkan nya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang dan bagaimana pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang serta aturan hukum mengenai batasan waktu sejak presiden menyatakan keadaan genting sampai dengan ditetapkan nya peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, Adapun hasil penelitian yaitu Pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keadaan negara yang membolehkan pembentukan Perppu adalah suatu keadaan yang tidak normal (darurat) dimana dalam keadaan darurat maka berlaku norma hukum yang juga bersifat khusus yang perlu pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya, serta hat-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan darurat, perlu diatur dengan jelas agar tidak memberi kesempatan atau peluang timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci : Kajian, Yuridis, Pembentukan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang This research aims to find out and examine juridically the urgency of issuing government regulations in lieu of laws and how the formation of government regulations in lieu of laws and legal rules regarding time limits from the time the president declares an emergency situation until the enactment of government regulations in lieu of laws becomes Constitution. This research uses normative juridical methods, with a statutory approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The research results are in article 1 paragraph (4) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, it is stated that Government Regulations in Lieu of Laws are Legislative Regulations stipulated by the President in cases of compelling urgency. The condition of a country that allows the formation of a Perppu is an abnormal situation (emergency) where in an emergency situation legal norms apply which are also of a special nature which require separate regulations regarding the conditions, procedures for implementation, as well as things that are permitted and not permitted. carried out in an emergency, needs to be clearly regulated so as not to provide opportunities or opportunities for abuse of authority which is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Study, Juridical, Formation, Government Regulation in Lieu of Law

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kajian, Yuridis, Pembentukan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ariezkyandy
Date Deposited:	19 Jul 2024 08:12
Last Modified:	19 Jul 2024 08:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69183

Actions (login required)

View Item