Monica Silaen, Theresia Agnes (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI VICTIM IN PRECIPITATION. S1 thesis, Hukum Pidana.
![]() |
Text
SKRIPSI AGNES_B10020274.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
COVER SKRIPSI.pdf Download (161kB) |
![]() |
Text
HALAMAN PERSETUJUAN & PENGESAHAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (580kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (380kB) |
Abstract
Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan atas inisiator korban menurut ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kedudukan hukum korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dalam perspektif victim in precipitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat diberikan terhadap korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang atas dirinya untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang didasarkan pada kekosongan norma yang tidak memberikan batasan-batasan terhadap korban sebagai inisiator sehingga adanya ketidaksetaraan pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam pandangan studi viktimologi. Penelitian ini memberikan jawaban terhadap isu yang timbul mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisator dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang, dengan dilakukannya analisa terhadap perbuatan korban sebagai inisiator untuk dilakukan proses kriminalisasi sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diperbaharui, dengan itu korban sebagai inisiator memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam regulasi tersebut dan atas perbuatannya korban dapat bertanggung jawab dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap adanya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai kedudukan korban sebagai inisiator dengan memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap korban yang mengalami dan bentuk pertanggungjawaban pidana korban sebagai inisiator untuk terciptanya kesetaraan tanggung jawab dan keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | SILAEN |
Date Deposited: | 24 Jul 2024 07:04 |
Last Modified: | 24 Jul 2024 07:04 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69527 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |