Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

YARNI, MERI and Indara, Rona and IRWANDI, IRWANDI and Prasna davega, Adeb and Juliani, Lauri (2024) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Wajah Hukum, 8 (1). pp. 444-452. ISSN 2598-604X

Text Jurnal Wajah Hukum- UNBARI - April 2024 - Meri.pdf Download (233kB)

Abstract

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU�XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU�XX/2022 ? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yaitu pertama menghapus peran Badan Peradilan Khusus sebagai Lembaga Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamanatkan penyelesaian PHPU Pilkada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, menumpuknya perkara pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pilkada Abstract. The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU�XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court. Keywords: Constitutional Court; Dispute of Results; Regional Election

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Yarni
Date Deposited:	30 Jul 2024 06:46
Last Modified:	30 Jul 2024 06:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69630

Actions (login required)

View Item