PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNNDANG-UNDANG DI INDONESIA

MUBARAK, Anza (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNNDANG-UNDANG DI INDONESIA. S1 thesis, universitas jambi.

	Text ABSTRAK .pdf Download (57kB)
	Text BAB 1.pdf Download (401kB)
	Text BAB IV.pdf Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA 2.pdf Download (68kB)
	Text COVER A.pdf Download (53kB)
	Text full skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi bisnis online menurut peraturan perunndang- undang di Indonesia.dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian atas kerugian konsumen dalam melakukan transaksi online menurut peraturan perunndang-undang di Indonesia. Rumusan masalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi bisnis online menurut peraturan perunndang- undang di Indonesia? Dan bagaimana bentuk penyelesaian atas kerugian konsumen dalam melakukan transaksi online peraturan perunndang-undang di Indonesia? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan Pembahasan: Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan mereka sendiri, terutama dalam bisnis elektronik atau transaksi elektronik dengan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menanggung kerugian tersebut melalui beberapa opsi, seperti pengembalian barang atau jasa yang tidak sesuai, pengembalian uang, atau ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Aturan penyelesaian sengketa terkait kerugian dalam transaksi elektronik antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan melalui dua mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di setiap kabupaten dan kota. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat ditempuh melalui sistem peradilan umum yang berlaku. Namun, keduanya memiliki kelemahan; peradilan umum memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sementara penyelesaian di luar pengadilan memiliki keterbatasan jumlah maksimal ganti rugi dalam putusan sanksi administratif, seperti diatur pada Pasal 60 ayat 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Jual Beli Melalui Online
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Mubarak
Date Deposited:	22 Oct 2024 04:18
Last Modified:	22 Oct 2024 04:19
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/71698

Actions (login required)

View Item