REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (STUDI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI)

Murdiana, Ria (2025) REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (STUDI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI). S2 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
COVER RIA MURDIANA.pdf

Download (143kB)
[img] Text
BAB I THESIS RIA MURDIANA.pdf

Download (582kB)
[img] Text
BAB V THESIS RIA MURDIANA.pdf

Download (71kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RIA MURDIANA.pdf

Download (8MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA RIA MURDIANA.pdf

Download (120kB)
[img] Text
ABSTRAK RIA MURDIANA.pdf

Download (117kB)
[img] Text
THESIS FULL RIA MURDIANA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
Official URL: https://repository.unja.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jambi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kanwil BPN Provinsi Jambi telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pengawasan internal. Namun, hingga saat ini, Kanwil BPN Provinsi Jambi belum berhasil memperoleh predikat WBK, yang mengindikasikan bahwa upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan WBK meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep reformasi birokrasi, serta belum optimalnya sistem evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas pegawai, penyempurnaan mekanisme pengawasan, serta penguatan komitmen seluruh elemen organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User: Ria Murdiana
Date Deposited: 19 Mar 2025 02:01
Last Modified: 19 Mar 2025 02:01
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76516

Actions (login required)

View Item View Item