PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Agus, Ramadhany (2025) PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Hukum Tata Negara (Pemerintahan).

	Text Tesis Untuk di Upload Fix.docx Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text COVER PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KENDARAAN DINAS PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG 2025.docx Download (280kB)
	Text Lembar Pengesahan Ramadhany Agus.pdf Download (150kB)
	Text Abstrack.pdf Download (18kB)
	Text BAB I.pdf Download (494kB)
	Text BAB V.pdf Download (21kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (238kB)

Abstract

Pemberian Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Perguruan Tinggi Negeri Dalam Perspektif Perundang-Undangan ABSTRAK Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengelolaan aset, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pemerintah pusat pengaturan mobil dinas diatur melalui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ketentuan Kepemilikan diatur pada pasal 43 ayat 3 dan 4 yaitu Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemeirntah Daerah yang bersangkutan. Kepemilikan mobil dinas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research),penelitian normatif merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis yang menggunakan data primer, sekunder, dan tersier seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teori hukum dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, serta melakukan wawancara kepada para ahli hukum atau narasumber terkait. Data di dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini sanksi hanya ada diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak ada secara tegas pada objek penyalahgunaan barang milik negara. Selain itu khusus barang milik negara yang berupa kendaraan dinas, faktanya yang menggunakan kendaraan dinas diuar tugas dan fungsi kedinasan bukanlah pejabat yang berwenangnya, namun seringkali staf atau keluarga pejabatnya. Kata Kunci. Kendaraan Dinas, Sanksi, Peraturan perundang-undangan.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAMADHANY AGUS
Date Deposited:	20 Mar 2025 04:05
Last Modified:	20 Mar 2025 04:05
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76536

Actions (login required)

View Item