KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Asneli, Desy (2025) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text COVER.pdf Download (30kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (14kB)
	Text BAB I.pdf Download (523kB)
	Text BAB V.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB)
	Text TESIS DESY ASNELI FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif di Indonesia; 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konspetual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan diatur dalam Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait kewenangannya Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perda merupakan salah satu alat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk Perda. Penentuan lingkup tugas dan wewenang baru terhadap Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 dapat di lihat berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. 2) Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam evaluasi dan pemantauan sebagai wewenang baru yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah, dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dalam hal memantau peraturan daerah, Dewan Perwakilan Daerah dapat memantau peraturan daerah yang sudah berlaku 1 (satu) tahun atau lebih yang dilakukan oleh BULD dan hasil evaluasi sidang paripurna harus memperhatikan tiga aspek kajian yaitu: aspek yuridis, aspek substansi dan aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum. Dan kemudian menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Kata Kunci: Kedudukan dan Kewenangan; Dewan Perwakilan Daerah; Pemantauan dan Evaluasi; The objectives of this study are 1) To determine, understand and analyze the position of the Regional Representative Council as a legislative institution in Indonesia; 2) To determine, understand and analyze the authority of the Regional Representative Council in monitoring and evaluating regional regulations. The method used in this study is the normative research method with a statute approach, a conceptual approach, a historical approach and a case approach. The legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study show that 1) The position of the Regional Representative Council in the state system is regulated in Article 22C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regarding its authority, the Regional Representative Council is regulated in Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regional regulations are one of the tools for regional governments in carrying out their duties and authorities based on the regional autonomy system which provides the authority to manage and regulate all their own household affairs including forming Regional Regulations. Determination of the scope of new duties and authorities for the Regional Representative Council as regulated in Article 249 paragraph (1) letter j of Law No. 2 of 2018 concerning MD3 can be seen based on Regional Representative Council Regulation Number 4 of 2022 concerning Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations. 2) The role of the Regional Representative Council in evaluation and monitoring as a new authority given to the Regional Representative Council, in its implementation refers to the Regional Representative Council Regulation Number 4 of 2022 concerning Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations, in terms of monitoring regional regulations, the Regional Representative Council can monitor regional regulations that have been in effect for 1 (one) year or more carried out by BULD and the results of the plenary session evaluation must pay attention to three aspects of the study, namely: the legal aspect, the substance aspect and the principle aspect of legal validity and impact. And then become a recommendation material submitted to the Regional Representative Council and the President. Keywords: Position and Authority; Regional Representative Council; Monitoring and Evaluation;

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan dan Kewenangan; Dewan Perwakilan Daerah; Pemantauan dan Evaluasi;
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Desy Asneli
Date Deposited:	09 Apr 2025 02:33
Last Modified:	09 Apr 2025 02:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76736

Actions (login required)

View Item