KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN UMUM TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI

Ekacitra, Novy and Yahya, Taufik and Zarkasi, A and Hartati, Hartati and Satoto, Sukamto and Sarwani, Raden (2025) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN UMUM TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover dll Novy-1.pdf Download (327kB)
	Text Daftar isi novi.pdf Download (100kB)
	Text BAB I-1.pdf Download (480kB)
	Text BAB II-1.pdf Download (275kB)
	Text BAB III-1.pdf Download (580kB)
	Text tesis novi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text Pengesahan-novi.pdf Download (182kB)

Abstract

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh cukup ramai pemberitaan di berbagai media sosial terkait kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga menimbulkan korban jiwa, hal ini diakibatkan oleh beban lalu lintas harian jalan umum yang meningkat. Dari permasalahan tersebut, telah menyita perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu kemacetan di jalan raya, kerusakan jalan umum dan perlunya jalan khusus angkutan batubara. Seharusnya angkutan batubara memang melalui jalan khusus bukan jalan nasional. Namun, di Jambi hingga saat ini belum memiliki jalan khusus tersebut. Sehingga angkutan truk batu bara masih menggunakan jalan umum. Atas dasar latarbelakang tersebut, perlunya diteliti tentang (a) Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kewajiban perusahaan tambang batu bara terkait infrastruktur jalan umum dan jalan khusus di Provinsi Jambi, (b) Kebijakan Pemerintah Daerah dan akibat hukum dalam memanfaatkan jalan umum dan khusus terkait transportasi tambang mineral dan batu bara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahwa norma-norma yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam, khususnya tambang mineral dan batubara, maka hasilnya adalah sebagai berikut: (a) Urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa urusan perhubungan menjadi urusan pemerintah provinsi. Kemudian pengaturan tentang urusan jalan umum dan khusus di bidang pertambangan batubara telah diatur pada PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan dalam Provinsi Jambi. Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dengan tingginya intesitas pengangkutan batubara secara berkeadilan. (b) Bahwa Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara). Produk hukum dalam pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, yang kemudian di Provinsi Jambi ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi dan pengaturan tentang penyelenggaraan jalan khusus. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Jalan Umum dan Jalan Khusus, Angkutan Tambang.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Novy Ekacitra
Date Deposited:	14 Apr 2025 01:26
Last Modified:	14 Apr 2025 01:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/77066

Actions (login required)

View Item