KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA REVENGE PORN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

ALLYA, NURUL (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA REVENGE PORN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI NURUL ALLYA B10018077 (CD).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover Skripsi Nurul Allya B10018077 (1).pdf Download (167kB)
	Text Abstrak Skripsi Nurul Allya B10018077.pdf Download (316kB)
	Text Lembar Pengesahan & Persetujuan Skripsi Nurul Allya B10018077.pdf Download (949kB)
	Text BAB I Skripsi Nurul Allya B10018077.pdf Download (595kB)
	Text BAB 4 (Kesimpulan) Skripsi Nurul Allya B10018077.pdf Download (152kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Nurul Allya B10018077.pdf Download (416kB)

Abstract

Revenge porn adalah tindakan dimana seseorang menyebarkan video, foto, maupun konten seksual tanpa izin korban dengan motif balas dendam. Revenge porn biasanya dilakukan pelaku dengan alasan tidak terima diputuskan oleh korban atau hal lain yang membuat pelaku memiliki rasa dendam terhadap korban sehingga pelaku melakukan tindakan pornografi balas dendam (revenge porn) dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik korban dan mempermalukan korban, atau bahkan ada juga pelaku yang melakukan tindak revenge porn ini atas dasar kesenangan semata. Revenge porn sering terjadi dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, untuk menyebarkan konten asusila secara online. Konten yang disebarkan bisa berupa rekaman audio, foto atau video yang dibuat oleh pasangan atau mantan pasangan yang memiliki hubungan intim dengan consent atau persetujuan orang tersebut, atau bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan korban. Undang-Undang yang berlaku masih belum jelas pengaturan tentang ancaman bagi pelaku revenge porn dan masih belum mengatur khusus tentang perlindungan terhadap korban revenge porn secara spesifik, serta peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk pelaku tindak pidana pornografi balas dendam masih terkesan kurang jelas dan tidak spesifik membahas unsur-unsur dalam tindak pidana revenge porn itu sendiri. Meskipun peraturan di Indonesia sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tindakan penyebaran konten pornografi secara online, tetapi belum ada yang spesifik mengatur tentang tindakan penyebaran pornografi balas dendam mencakup semua unsur-unsurnya sebagai tindak kejahatan yang seringkali disertai dengan pengancaman oleh pelaku yang menyebabkan korban merasa tidak aman. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum pidana yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn). Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, pornografi balas dendam.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ALLYA
Date Deposited:	04 Jun 2025 04:28
Last Modified:	04 Jun 2025 04:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79198

Actions (login required)

View Item