Pratiwi, Annistaesia Restu and Hartati, Hartati and Zarkasi, A (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR MAKANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Hukum pemerintahan.
![]() |
Text
TESIS P2B123008 ANNISTAESIA RESTU PRATIWI.pdf Restricted to Repository staff only Download (815kB) |
![]() |
Text
Lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (309kB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (56kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (219kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (265kB) |
![]() |
Text
BAB v.pdf Download (47kB) |
![]() |
Text
Daftar pustaka.pdf Download (125kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Berusaha Sektor Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Makanan. 2) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha bidang makanan dalam perspektif peraturan perundang- undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat 2 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana asas otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini maka menurut penulis daerah berwenang dalam proses memberikan regulasi yang jelas tentang perizinan berusaha di bidang makanan. Karena pemerintah daerah memiliki perangkat yang lengkap untuk mengawasi makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan dapat membantu perputaran perekonomian didaerah itu sendiri.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | ANNISTAESIA RESTU PRATIWI |
Date Deposited: | 05 Jun 2025 04:12 |
Last Modified: | 05 Jun 2025 04:13 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79298 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |