REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PEMILU

Maurisya, Firnandes REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PEMILU. Universitas Jambi.

	Text Full disertasi firnandes.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover Firnandes.pdf Download (27kB)
	Text Abstrak Firnandes.pdf Download (15kB)
	Text Lembar Persetujuan Firnandes001.pdf Download (180kB)
	Text Lembar Pengesahan Firnandes001.pdf Download (280kB)
	Text Bab I Firnandes.pdf Download (512kB)
	Text Bab 6 Firnandes.pdf Download (21kB)
	Text Daftar Pustaka Firnandes.pdf Download (306kB)

Abstract

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam melakukan pergantian atau melanjutkan suatu pemerintahan. Dalam setiap proses pemilu, selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu lebih khusus terhadap asas jujur dan adil. Masalah ini selain faktor budaya hukum, juga ditengarai isi hukum pemilu yang menyediakan berbagai jenis dan istilah pelanggaran, serta banyaknya lembaga yang ikut terlibat dalam penegakan hukum pemilu. Jenis pelanggaran dan banyaknya lembaga ini memberikan ruang munculnya persoalan-persoalan baru dalam penegakan hukum pemilu, karena beda tafsir dan pendapat dalam menangani persoalan pemilu, dan ini menjadikan semakin ribetnya penegakan hukum pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan pengaturan penyelesaian sengketa pemilu dan apakah telah sesuai dengan dengan konsep keadilan pemilu serta menemukan konsep ideal mengenai penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan keadilan pemilu. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofi, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan futuristik dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis penalaran doktrin hukum dan preseden serta metode berpikir filsafat hukum, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum pemilu terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan sengketa proses pemilu serta perselisihan hasil pemilu. Penyelesaiannya tersebar di banyak lembaga, dan dinilai belum memberikan keadilan sebagaimana dimaksud dalam keadilan pemilu. Penelitan ini menyarankan dilakukannya penyederhanaan terhadap jenis-jenis pelanggaran, sengketa proses dan perselisihan hasil menjadi satu istilah yaitu sengketa pemilu termasuk didalamnya sengketa pasca pemilu. Sementara terhadap pidana pemilu diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana umum dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi sanksi pidana menjadi sanksi administrasi. Penyelesaian sengketa pemilu ini dilakukan melalui peradilan pemilu dengan membentuk Mahkamah Pemilu dalam bentuk kamar khusus di Mahkamah Konstitusi

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	FIRNANDES MAURISYA
Date Deposited:	16 Jun 2025 07:55
Last Modified:	16 Jun 2025 07:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/79901

Actions (login required)

View Item