POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

Oktadini, Rizkia Dwi (2025) POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS. S2 thesis, Hukum Pemerintahan.

	Text POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (33kB)
	Text Halaman Persetujuan & pengesahan tesis.pdf Download (369kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text BAB I.pdf Download (664kB)
	Text BAB V.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (300kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengembangkan sistem pemilihan umum di Indonesia agar dapat mewujudkan demokrasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yaitu bagaimana pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia serta apakah sistem pemilihan umum di Indonesia sudah mewujudkan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normartif yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Pengumpulan data bersumber pada buku, jurnal, dan berita online (internet) sebagai dasar bahan analisis penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pengaturan pemilihan umum yang awalnya dilaksanakan tahun 1955 hingga sekarang Indonesia sudah memiliki pengaturan hukum yang cukup kompleks dan dirasa sudah merumuskan hal-hal penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu. Serta implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Dalam perspektif politik hukum, prinsip-prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, Prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, partisipasi politik, transparansi dan akuntabilitas, keadilan, serta HAM dalam pemilu mengharuskan bahwa hak-hak politik warga negara dihormati, seperti hak untuk memilih, dipilih, keberlanjutan demokrasi. Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan ke depannya pengaturan sistem pemilihan umum yang digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya tetap menitikberatkan pada nilai-nilai konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan. sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia ke depannya bergantung pada tujuan dan prioritas dari adanya pemilu itu sendiri dan juga bergantung pada kesiapan Indonesia sebagai negara demokrasi. Untuk penentuan sistem pemilihan umum di Indonesia yang akan datang, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati dampak-dampak dari sistem-sistem yang digunakan dan membandingkannya dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Sistem Pemilihan Umum Legislatif, Demokratis

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rizkia Dwi Oktadini
Date Deposited:	03 Jul 2025 03:31
Last Modified:	03 Jul 2025 03:31
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81129

Actions (login required)

View Item