Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pasal 127 dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika

Utami, Jofinka (2025) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pasal 127 dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika. S2 thesis, Hukum Kepidanaan.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (200kB)
	Text Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (495kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (55kB)
	Text BAB I.pdf Download (266kB)
	Text BAB V.pdf Download (56kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2) Untuk menganalisis kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berangkat dari tujuan tersebut maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2) Bagaimana kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari peneletian ini: 1) Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat konflik hukum di dalam Undang-Undang ini yaitu antara beberapa Pasal yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana di dalam Pasal disebutkan bahwa Penyalahguna dan Pecandu narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim mempunyai wewenang untuk mengenyampingkan penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut bisa menjalankan rehabilitasi. Dan di dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat frasa “hakim wajib memperhatikan” Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Yang mana frasa “memperhatikan” semakin membuat rancu karena apabila hakim sudah memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dirasa tidak perlu memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika. Maka tidak menjalankan apa yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan baik dan benar. 2) Kebijakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana disebutkan tentang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Kebijakan hukum untuk beberapa putusan yang telah diteliti didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun tidak satu pun dari terdakwah yang dijatuhkan putusan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Kebijakan Hukum

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Utami
Date Deposited:	14 Jul 2025 06:41
Last Modified:	03 Aug 2025 10:36
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83992

Actions (login required)

View Item