KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKSI UNJUK RASA

Mayantika Putri, Salsabilla (2025) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKSI UNJUK RASA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text halaman pengesahan.pdf Download (544kB)
	Text abstrak (2).pdf Download (204kB)
	Text SKRIPSI SALSA 2,A.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)
	Text DAPUS SALSA.pdf Download (337kB)
	Text COVER.pdf Download (16kB)
	Text BAB 1 SALSA.pdf Download (611kB)
	Text BAB 4 SALSA.pdf Download (205kB)

Abstract

Aksi unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi terhadap konflik sosial, politik dan ketidakpuasan masyarakat pada kebijakan pemerintah. Dalam melaksanakan aksi unjuk rasa seringkali mengalami kondisi yang anarkis sehingga menyebabkan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar, maka polri sebagai penegak hukum dapat mempunyai kewenangan dalam menangani demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat.sehingga polri menjadi garda terdepan dalam menertibkan dan mengamankan aksi unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mekanisme Kepolisian Daerah Jambi dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan aksi unjuk rasa dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Daerah Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris, dengan memperoleh data melalui sampel, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudia ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan aksi unjuk rasa pelaksananya harus melampirkan surat tertulis pemberitahuan kepada Polda Jambi sebagai legalitas dalam menjaga arus aksi unjuk rasa yang langsung dilaksanakan oleh Dalmas dan Samapta Polda Jambi. Upaya polda jambi dalam menangani aksi unjuk rasa dilihat dari tiga kondisi yaitu kondisi tertib yaitu kondisi yang tidak terjadi gangguan, kondisi menengah yaitu kondisi menganggu ketertiban dan kondisi anarkis yaitu kondisi yang telah adanya korban dan merusak fasilitas negara. Adapun saran yang dapat diberikan berupa seharusnya satuan kepolisian dan instansi terkait harus berkordinasi dalam meredakan aksi unjuk rasa yang terjadi.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Ketertiban, Kewenangan, Polri, Unjuk rasa, Upaya
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SALSABILA MAYANTIKA PUTRI
Date Deposited:	20 Oct 2025 02:52
Last Modified:	20 Oct 2025 02:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/87109

Actions (login required)

View Item