KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGAMBILALIHAN JALAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

sofia arnita, dara (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGAMBILALIHAN JALAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abstrak skripsi dara.pdf Download (106kB)
	Text SKRIPSI DARA 9(1) 1.pdf Download (388kB)
	Text Salin-SKRIPSI DARA 9(1).pdf Download (1MB)
	Text COVER SKRIPSI DARA 7.docx Download (20MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB)
	Text Salin2-SKRIPSI DARA 9 1 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (27MB)
	Text lembar pengesahan skripsi dara sofia.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Kewenangan Menteri PUPR Dalam Mengambil Alih Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sungai Gelam Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Dimana pada Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota. Maka dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai pertama Kendala pembangunan jalan di Kecamatan Sungai Gelam Oleh PUPR Kabupaten Muaro Jambi dan kedua membahas terkait dengan Tinjauan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui apa kendala pembangunan jalan di Kecamatan Sungai Gelam oleh PUPR Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan. Dan teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori pengawasan, teori kewenangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, dimana terdapat tiga cara memperoleh kewenangan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yaitu pelimpahan kewenangan delegasi, atribusi dan mandat. Maka berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan data dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan dikarenakan pemerintah belum Daerah/Provinsi belum mampu dalam memperbaiki jalan yang ada karena terkendala anggaran, dan masih banyak jalan di wilayah Daerah/Provinsi Jambi yang juga rusak yang belum tersentuh perbaikan dan faktor lainnya, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota. Maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran Kepada Pemerintah agar memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada perbaikan jalan daerah, sehingga diperlukan adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengambil alihan Jalan Abstract This thesis discusses the Analysis of the Authority to Take Over Road Construction by the Central Government in Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency (Review of Article 16 Paragraph (4) of Law Number 2 of 2022 concerning Roads), where in Article 16 paragraph (4) of Law Number 2 of 2022 jo. Law Number 38 of 2004 concerning Roads states that in the event that the district/city Regional Government has not been able to carry out the authority for Road Construction, the provincial Regional Government and/or the Central Government will take over the implementation of the district/city road construction. city ​​road construction matters. So in this thesis the researcher discusses firstly the obstacles to road construction in Sungai Gelam District by PUPR Muaro Jambi Regency and secondly discusses the examination of Article 16 paragraph (4) of Law Number 2 of 2022 concerning Roads. The aim of this research is to find out what are the obstacles to road construction in Sungai Gelam District by PUPR Muaro Jambi Regency. To find out about the review of Article 16 paragraph (4) of Law Number 2 of 2022 concerning Roads. And the theories used are the theory of authority and the theory of supervision, the theory of authority put forward by Bagir Manan, where there are three ways to obtain authority which originate from statutory regulations, namely delegation of authority, attribution and mandate. So, based on the results of discussions and research carried out by the author, data was obtained in the case of district/city regional governments being unable to carry out road construction authority because the regional/provincial governments have not been able to repair existing roads. due to budget limitations, and there are still many roads in regional/provincial areas. Jambi Province which is also damaged and has not been touched by repairs and other factors, the provincial government and/or central government takes over the implementation of district/city road construction affairs. So in this research the author provideadvice to the Government to have sufficient funds to be directed towards improving regional roads, so that there is a need for a Presidential Instruction (Inpres) regarding accelerating the improvement of regional (provincial and district/city) roads. connectivity. Keywords: Regional Government Authority, Takeover Road

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Regional Government Authority, Takeover Road
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Arnita
Date Deposited:	03 Jan 2025 03:37
Last Modified:	03 Jan 2025 03:37
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73321

Actions (login required)

View Item