PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Rahmadani, Rahmadani (2024) PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, HUKUM PERDATA.

	Text skripsi full rahmadani.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)
	Text cover.pdf Download (39kB)
	Text lembar pengesahan dan persetujuan.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (439kB)
	Text BAB IV.pdf Download (275kB)
	Text Dapus.pdf Download (377kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pengaturan penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase ditinjau dari perspektif peraturan berundang-undangan serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pedekatan perundang-undangan, konsep, serta menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepmenrindag RI Nomor.350/MPP/Kep/12/2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1. Bahwa dari segi yuridis, pengaturan terhadap penyelesaian sengketa konsumen telah di atur di dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase dan APS. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat ternyata masih dapat diajukan upaya keberatan. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2006, upaya keberatan hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase BPSK. Menurut Ahmadi Miru dan Susanti Adi Nugroho upaya keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat dianalogikan sebagai upaya banding. 2. Perma No. 1 Tahun 2006 mengatur alasan keberatan sama dengan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS Pasal 70. Dengan di kabulkannya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri mengakibatkan batalnya putusan arbitrase BPSK dan Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Oleh karena itu perlunya merevisi UU Perlindungan Konsumen agar lebih jelas dan kepastian hukum tercapai. Kata kunci: Arbitrase, BPSK, Upaya Keberatan

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rahmadani
Date Deposited:	14 Jun 2024 03:17
Last Modified:	14 Jun 2024 03:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65320

Actions (login required)

View Item