ANALISIS HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

sadarpis, akli (2021) ANALISIS HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, ilmu hukum.

[img] Text
revisi skripsi.docx
Restricted to Repository staff only

Download (364kB)
[img] Text
cover akli.docx

Download (274kB)
[img] Text
lembaran persetujuan.docx

Download (26kB)
[img] Text
abstrak akli.docx

Download (13kB)
[img] Text
halaman pengesahan.pdf

Download (314kB)
[img] Text
BAB I.docx

Download (344kB)
[img] Text
BAB V.docx

Download (17kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA akli.docx

Download (19kB)

Abstract

ABSTRAK Hubunganfungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia denganPemerintahan Daerah berdasarkanUndang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskantentangfungsi DPD dan di pertegaskandalamUndang-UndangNomor 13 Tahun 2019 tentangMajelisPermusyarawatan Rakyat, yang mana hubungan Dewan Perwakilan Daerah DenganPemerintahan Daerah berdasarkanfungsinya, DPD menjalankanfungsinyamengajukansuaturancanganUndang-Undang yang berkaitandenganOtonomidaerah, makaberdasarkanfungsi DPD terjalinlahsuatuhubungan yang berdasarkanfungsi DPD, DPD mempunyaikelemahantentangpengajuanUndang-Undang yang berkaitandenganOtonomi Daerah, yaitu DPD hanyasampaiditahappembahasanbersama DPR RI, yang berhakmemutuskansuaturancanganUndang-Undangadalah DPR bersamapersetujuanPresiden, makaperlu di perkuatkanfungsi Dewan Perwakilan Daerah denganmenambahkan\memperbanyakanggota DPD supayafungsi DPD menjadikuat, dengancaraAmademenUndang-Undang Dasar tahun 1945 tentangfungsi DPD.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: AKLI SADARPIS
Date Deposited: 16 Jun 2021 07:47
Last Modified: 16 Jun 2021 07:47
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20720

Actions (login required)

View Item View Item