KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS NO.292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.)

Trinica, Elsa (2025) KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS NO.292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.). S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text COVER .pdf Download (80kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (138kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (165kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (161kB)
	Text BAB I.pdf Download (440kB)
	Text BAB II.pdf Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Download (316kB)
	Text BAB IV.pdf Download (140kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB)
	Text HASIL TURNITIN SKRIPSI ELSA.pdf Download (950kB)
	Text HASIL TURNITIN SKRIPSI ELSA.pdf Download (950kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa perjanjian kredit serta menelaah penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaiannya, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: bagaimana kewenangan BPSK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap peraturan perundang- undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, serta dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif atas isu yurisdiksi BPSK terhadap sengketa kredit dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam kasus ini masih bersifat sempit dan kaku, mengabaikan aspek keadilan substantif dan perlindungan pihak yang lemah. Pembatalan putusan BPSK oleh pengadilan melemahkan peran BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan murah bagi konsumen. Diperlukan evaluasi regulasi dan penguatan BPSK agar tidak terus-menerus kehilangan legitimasi dan dapat memberikan keadilan substantif bagi konsumen. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi nasabah debitur akibat penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Perjanjian Kredit.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ELSA TRINICA SITUMORANG
Date Deposited:	14 Jul 2025 06:44
Last Modified:	14 Jul 2025 06:44
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84046

Actions (login required)

View Item