Firdaus, Ahmad Hanif and Satoto, Sukamto and Amir, Latifah (2021) FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE A DALAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text (FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE A DALAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI JAMBI)
skripsi final hanif.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB) |
![]() |
Text (Cover)
cover.pdf Download (95kB) |
![]() |
Text (Surat persetujuan dan pengesahan)
persetujuan-pengesahan.pdf Download (951kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
ABSTRAK.pdf Download (99kB) |
![]() |
Text (Bab 1)
bab1.pdf Download (255kB) |
![]() |
Text (Bab 4)
bab4.pdf Download (77kB) |
![]() |
Text (Daftar pustaka)
pustaka.pdf Download (105kB) |
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, yang mana dalam penelitian ini untuk melihat mekanisme penyelenggaraan pengembangan kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan manajerial bagi pejabat esselon III dan esselon IV. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif, dengan maksud menggambarkan atau menguraikan Badan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme badan tersebut dalam menyelenggarakan diklat, memiliki kejelasan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga diklat sehingga sudah sangat layak melaksanakan tugas kediklatan. Namun belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dikarenakan belum ada aturan turunan dari Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Kesimpulan dari penulisan, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah Provinsi Jambi. kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus membuat aturan turunan sebagai lanjutan dari Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sehingga adanya kejelasan hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam menindak lanjuti pejabat esselon III dan esselon IV yang masih belum mengikuti diklat kepemimpinan, untuk menciptakan para pejabat yang berkualitas dan berkesan.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pendidikan dan Pelatihan, Aparatur Sipil Negara, Kompetensi, Pemerintah Provinsi Jambi. |
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works Universitas Jambi (UNJA) > Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > A General Works > AC Collections. Series. Collected works K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FIRDAUS |
Date Deposited: | 27 Jul 2021 04:00 |
Last Modified: | 27 Jul 2021 04:00 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/22351 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |